34 research outputs found
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
No full textRegulation on President and Vice President candidacy in the general elections of 2019 (simultaneous elections) has several alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold
Hukum tata negara indonesia
No full textPerubahan konstitusi yang terjadi di awal era Reformasi, yang telah dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002, telah banyak mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini telah memasukkan beberapa prinsip baru, seperti pemisahan kekuasaan, check and balances, sampai dengan proses pemakzulan seorang presiden dengan memasukkan mekanisme proses hukum. Dalam soal kelembagaan perwakilan, telah menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan ketiga, setelah adanya lembaga perwakilan yang baru, DPD. Banyak yang menilai, Indonesia telah mengikuti model sistem parlemen dua kamar (bikameral).Kekuasaan kehakiman pun tak terlepas dari proses perubahan, dengan lahimnya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang serta memeriksa dan mengadil presiden dan wakil presiden atas tuduhan DPR. Namun, tekad untuk lebih memperkuat sistem pemerintahan presidensial tak semuanya terpenuhi, seiring dengan menguatnya Dewan Perwakilan Rakyat, melalui sejumlah kewenangan, termasuk kewenangan dalam pengisian jabatan-jabatan publik.Perubahan yang terjadi di bidang hukum tata negara dimaksud menjadikan buku ini, Hukum Tata Negara Indonesia, terasa diperlukan sebagai penyempurna dari sejumlah buku bacaan yang ada, yang mengkaji masalah hukum tata negara terkini
The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy
No full text-Decision of the Constitutional Court Number:
47-18 / PHPU. A / VII / 2009 Concerning Disputes over
Election Results of the Regional Representative Council
Members, Electoral District of Yahukimo Regency, Papua is
a breakthrough step in a progressive law enforcement effort.
The research method used a normative juridical and
descriptive analysis The Constitutional Court views that
elections in Yahukimo Regency are indeed not held based on
the prevailing laws and regulations, but the Constitutional
Court can understand and respect the cultural values that
live in the typical Papuan community in holding general
elections by means of a system of citizen agreement or
acclamation or Noken system. This is a form of progressive
law enforcement and at the same time recognition of
indigenous peoples in democracy. In addition, through this
ruling the Constitutional Court has recognized the existence
and rights of indigenous peoples, because so far the court has
often been unable to be relied upon to develop a legal
breakthrough for the recognition of the existence and rights
of indigenous peoples because it is still very much dominated by the legal-positivistic paradigm. The Noken system is still very strong because it is still widely applied by various cultural communities of indigenous Papuans. Deliberation in the Noken system is a discursive and contestation practice to determine political decisions, such as candidates or political parties in elections. The core of the Noken system is community participation through consultation and discussion in determining political choices collectively and this is the local wisdom that is applied by the Papuan people in democrac
Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya
No full textIn the beginning, the external supervision on Constitutional Court Judges’ ethics and behavior was conducted by Judicial Commission. That was in accordance with the stipulation in Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. Yet the activity of supervision itself has yet to be conducted, due to Constitutional Court Ruling No. 005/PUU-IV/2006, which stated that Constitutional Court Judges are not subject to Judicial Commission’s supervision. Hence, the supervision was conducted internally by Constitutional Court itself. After the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (“PERPU”) No. 1 of 2013 on Second Amendment to Law No. 24 of 2003 (Law No. 4 of 2014), the authority of external supervision was once again being held by Judicial Commission. But with Constitutional Court Ruling No. 1-2/PUU-XII/2014, the PERPU was once again being canceled. Hence, the supervision on the judges is conducted internally via the Board of Ethics of the Constitutional Court. In the future, Constitutional Court Judges must be supervised by external body, but without violating their independency as judges. Yet, since Constitutional Court as the interpreter of Constitution once interpret the scope of “judges” in article 24B (1) of 1945 Constitution are limited to the Judge and Supreme Court Justice (Not including Constitutional Court Judge), to be able to conduct an external supervision to them, a revision on article 24B (1) of 1945 Constitution needs to be conducted
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai
No full textProgram Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 Di Kota Dumai dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Pengembangan Ternak Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Keluatan Kota Dumai melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah kelompok yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai, yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tenaga Pendamping, Kelompok (Masyarakat Miskin) penerima Bantuan serta Tim Teknis Kota Pelaksana Program Pengembangan ternak untuk Masyarakat Miskin. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai sudah cukup berhasil jika dilihat dari Ketepatan kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan
Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur)
No full textPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meliputi mekanisme penggunaan, Sistem pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara
