34 research outputs found
Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia
Full text linkEnglishPrice fall of agricultural commodities usually taking place during harvest season adversely affect the farmers. The government addresses this issue through launching the Warehouse Receipt System (SRG). This paper critically reviews potencies and constraints of WRS in supporting agricultural finance and its improvement measures. Theoretically, SRG provides potential benefits, especially in financial support, stabilizing price fluctuation, increasing farmers’ income, credit mobilization, improving product quality, etc. However, SRG implementation in the agricultural sector encounters a number of constraints, such as high transaction costs, inconsistency of quantity and quality of agricultural products, lack of bank support, and weak farmers’ institutions. Since the farmers’ institutions are not well organized yet, SRG procedures seem very complicated and need simplification. In addition, SRG promotion and more conducive government policy are also necessary to optimize this credit scheme. IndonesianFenomena jatuh harga komoditas pertanian, terutama saat panen raya, seringkali merugikan petani. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membantu pembiayaan usaha pertanian pemerintah telah menggulirkan skim pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan secara kritis terkait potensi dan kendala penerapan SRG untuk pembiayaan sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan SRG utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun, implementasi SRG di sektor pertanian masih dihadapkan sejumlah kendala diantaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan kelembagaan petani belum tertata secara baik, aturan SRG masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar SRG dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan SRG serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga SRG dapat diimplementasikan lebih optimal
Tinjauan tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa
Full text linkEnglishThe objective the paper is to elaborate some aspects those related to wetland conversion in Java. Although the wetland conversion data are various, it is predicted that not less than 40,000 ha per year of wetland in Java are converted to non agricultural uses. This phenomenon could threaten food security because Java is well known as the main rice producing area in Indonesia. This study shows that Java still contributes significantly to national rice production, i.e., on average more than 50 percent per year. Nevertheless, the long term wetland conversion can create a serious problem, especially in the matter of rice self sufficiency, if it is not well managed immediately. To anticipate the effects of wetland conversion, the government has implemented an area extensification program on wetland outside Java. Furthermore, the government has released many rules to protect agricultural land in Java from conversion to non agricultural uses. However, implementation those rules are not effective.IndonesianMakalah ini bertujuan melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa. Terjadinya alih fungsi lahan dikhawatirkan dapat mengganggu produksi pangan di Indonesia, karena selama ini Pulau Jawa menjadi andalan dalam produksi beras nasional. Diperkirakan tidak kurang dari 40.000 ha per tahun lahan sawah terkonversi ke penggunaan non sawah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih tetap menjadi lumbung padi nasional, terbukti dari kontribusinya yang selalu lebih besar dari 50 persen. Namun, dalam jangka panjang konversi lahan sawah di Pulau Jawa dapat mengancam kecukupan pangan di Indonesia. Untuk mengantisipasinya pemerintah telah mengambil langkah dengan program pencetakan lahan sawah di luar Jawa. Di samping itu juga telah diterbitkan berbagai peraturan/perundang-undangan untuk melindungi lahan pertanian, walaupun implementasinya belum berjalan dengan efektif
Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia
Full text linkEnglishAgricultural sector has a very strategic role in the national development. Nevertheless, the agricultural sector still deals with some problems, e.g. lack of capital for farmers and agricultural business. National banks, theoretically, have a significant potential for agricultural financing because of their core business as the financial intermediary institution. However, the facts show that national banking credit to the agricultural sector is still limited, that is less than 6 percent. This paper aims to review potential, role and the constraint of national banks in financing the agricultural sector. The study shows that the lack of financing in the agricultural sector by national banks caused by high risk in the agricultural sector, complicated term in credit proposal, poor management of agricultural businesses due to its micro-small scale, and limited competence of bank in the field of agricultural finance. The government tries to increase agricultural finance through increasing budget allocation to this sector, improving effectiveness of state budget funds, or formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture. IndonesianSektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6 persen. Tulisan ini bertujuan melakukan review terhadap potensi dan peran serta berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan nasional dalam pembiayaan di sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekpansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian
Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian
Full text linkEnglishOne of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. The government have tried to overcome this problem by launching some credit programs for the agricultural sector. Many credit programs, those use fixed interest base, showed less satisfied result. In any cases even generate new problems such as the the greater farmer’s debt and also nonperformance credit. Based on that phenomena it is required the alternative financing schemes. Sharia scheme, can be choosen as the alternative financing model for supporting agricultural development. Different to the conventional credit, the sharia scheme is free of interest, profit loss sharing equity principle, and profit sharing will be executed in the end of transaction. This paper aim at introducing the sharia financing model and its prospect to be implemented in agricultural sectors. The result of study indicate that sharia scheme is prospective to strengthen the capital of agricultural sector. To support implementation of sharia finance in agricultural sector, the crucial factors are political will of policy maker and also intensive socialization related to sharia principle finance to public authority and society. IndonesianSalah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menge-nalkan model pembiayaan syariah serta prospek implementasinya di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendu-kung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah
Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia
Full text linkEnglishThe role of agricultural sector is very important to enhance the national economic development although its development is not fully supported by sufficient capital. The existing formal financial institutions tend to prioritize non-agricultural services which have high profit but low risk. In this context, efforts to establish agricultural bank institution that especially support agricultural activity services are highly recommended. This paper aimed at a review of the urgency, possibility, potential, and constraints of agricultural bank establishment in Indonesia. The result showed that conceptually and empirically, agricultural bank institution has a promising prospective in Indonesia. There are many options in respect to agricultural bank establishment in Indonesia, such as (1) Credit-agricole “France model”, (2) “Bank Bukopin” model, (3) foreign direct investment model, (4) upgrading of “BUMN Bank” to “Agricultrual Bank” model, and (5) utilizing the financial institution that locally available and accessible by the people. For efficient and effective of the services, the agricultural bank should be designed based on agricultural characteristics and typical actors of agricultural business.IndonesianPeran sektor pertanian yang sangat strategis dalam perekonomian nasional belum diimbangi dengan dukungan penyediaan modal yang memadai. Lembaga perbankan formal yang ada saat ini cenderung bias dan lebih mengutamakan pembiayaan non pertanian. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, perlu upaya pembentukan lembaga keuangan yang khusus bergerak dalam pembiayaan sektor pertanian. Salah satu wacana tentang bentuk lembaga keuangan tersebut adalah dengan mendirikan Bank Pertanian. Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan mengenai urgensi, potensi dan kendala pembentukan bank pertanian di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual maupun empirik, Bank Pertanian sangat prospektif untuk diwujudkan di Indonesia. Ada beberapa format Bank Pertanian yang dapat menjadi pilihan di antaranya (i) pola pendirian credit-agricole Perancis, (ii) pola pendirian bank Bukopin, (iii) investasi langsung modal asing (iv) mendorong bank BUMN menjadi bank pertanian, serta (v) memanfaatkan lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. Agar Bank Pertanian dapat melayani nasabah secara efektif dan efisien, maka bank tersebut harus didesain sesuai dengan kekhasan karakteristik sektor pertanian dan pelaku usaha pertanian
Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia
Full text linkEnglishFood consumption diversification (FCD) is possible to develop in Indonesia, a country consisting of thousands of islands with various social and economic circumstances, and diversified soil fertility and regional potentials. This paper aims to describe direction, constraints and importance of FCD. The FCD policy was designed to decrease rice consumption and began since early 1960’s, but the reality shows that rice as staple food in all provinces tends to intensify. People tend to dislike local food, such as corn and tubers, and they tend to enjoy global food, such as noodle. Some factors constraining FCD are: (1) rice is more tasteful and easier to cook, (2) concept of eating in which people have to eat rice in their menus, (3) rice as superior commodity is available abundantly and its price is cheap, (4) low community’s income, (5) low technology processing and less promotion of non rice food, (6) overlapped food policies, and (7) wheat import policy and intensive noodle products promotion. It is important to have a successful program on FCD because it will not improve human resource only, but it will also have positive impact on food security, farmers’ income, food agro industry, and saving foreign exchange.IndonesianIndonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman sosial, ekonomi, kesuburan tanah dan potensi daerah, memungkinkan untuk tercipta diversifikasi konsumsi pangan (DKP). Makalah ini bertujuan untuk menganalisis arah, kendala dan pentingnya DKP. Kebijakan DKP bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras sudah dirintis sejak awal tahun 60-an, namun kenyataan menunjukkan posisi beras sebagai pangan pokok di semua provinsi semakin kuat. Pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian ditinggalkan masyarakat, sebaliknya pangan global seperti mi semakin banyak digemari. Beberapa faktor yang menjadi penghambat DKP adalah karena rasa beras lebih enak dan mudah diolah, konsep makan, merasa belum makan kalau belum makan nasi, beras sebagai komoditas superior ketersediaannya melimpah dengan harga yang murah, pendapatan masyarakat masih rendah, teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras masih rendah, kebijakan pangan yang tumpang tindih, serta kebijakan impor gandum dan promosi produk mi yang gencar. Keberhasilan kebijakan DKP penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, tetapi juga berdampak positif pada ketahanan pangan, pendapatan petani dan agroindustri pangan serta menghemat devisa
Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan
No full text<p><strong>English</strong><br />Agroforestry is developed to offer benefits to the nearby communities. It also aims at producing food. Improving food production could be carried out through an extensification program, such as an agro forestry system. Ministry of Forestry also takes a part in national food security through agro forestry where it is an intercropping between food crops and forest trees. Agro forestry is run using a Community-Based Forest Management (PHBM). To integrate forest preservation and community development, PHBM facilitates establishment of Forest Village Community Organization (LMDH). Agro forestry commonly involves LMDH contributes to 41.32 percent of the households’ income and creates employment of 2.39 persons per hectare. Agro forestry is effective in improving income distribution, households’ income, food production, and poverty alleviation in the communities nearby the forests. </p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Agroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforesty utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan bahan pangan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan meningkatnya pangan yang harus tersedia. Pencapaian sasaran peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan pola intensifikasi melalui peningkatan teknologi budidaya dan ekstensifikasi yang antara lain dapat dilakukan melalui perluasan areal pertanian di lahan hutan dengan sistim agroforestry. Kementerian kehutanan merupakan salah satu sektor yang ikut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, yang antara lain mendapat tugas menyediakan lahan hutan untuk pengembangan pangan seperti dalam bentuk tumpangsari atau agroforestri. Tumpangsari atau agroforestry adalah suatu sistem penggunaan lahan dimana pada lahan yang sama ditanam secara bersama-sama tegakan hutan dan tanaman pertanian. Manfaat yang diperoleh dari agroforestry adalah meningkatnya produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja dan kualitas gizi masyarakat bagi kesejahteraan petani sekitar hutan. Untuk mengintegrasikan kelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat dikembangkan konsep hutan kemasyarakatan atau PHBM yang merupakan fasilitasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perkembangan realisasi agroforestry menunjukan hasil yang sangat menggembirakan. Agroforestry yang pada umumnya melibatkan LMDH mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga 41,32 persen dan penyerapan tenaga kerja 2,39 orang per ha. Agroforestry merupakan salah satu sarana yang efektif untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan, yang bisa meningkatkan pendapatan dan produksi pangan.</p></jats:p
Factors Determining Organic Farming Adoption: International Research Results and Lessons Learned for Indonesia
No full text<p>Indonesia is potential to develop organic farming as it has suitable land and supporting technology. Demand for organic product is supposed to increase in the future due to people’s awareness about safety and healthy food. It implies that organic farming has a good prospect to develop as agriculture-base business. However, it seems that farmers’ response to adopt organic farming technology is very low indicated by low rate of adoption. Actually, many countries have experiences in term of organic farming. This paper aims to assess determinant factors of organic farming adoption based on international research experiences and to withdraw lessons learned to raise adoption rate in Indonesia. The results showed that the determinant factors of organic farming adoption consisted of various aspects, i.e. (1) information and knowledge availability, (2) economic and financial motives, (3) technical and management skills, (4) social consideration, (5) environmental concern, (6) institutional environment, and (7) farmers’ socio-economic and demographic background. Accordingly, those aspects should be taken into account in policy formulation to encourage organic farming adoption. Indeed, government’s role is very crucial, mainly to convince farmers about organic farming benefit and to provide information as well as technical assistance.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik karena tersedia lahan dan teknologi pendukungnya. Permintaan produk organik juga diperkirakan meningkat pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman dan sehat. Hal ini menyiratkan bahwa pertanian organik memiliki prospek bagus sebagai bisnis berbasis pertanian. Namun, nampaknya respon petani untuk mengadopsi teknologi pertanian organik sangat lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat adopsi. Sebetulnya banyak negara yang memiliki pengalaman dalam adopsi pertanian organik seperti dikemukakan sejumlah literatur. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui faktor penentu adopsi pertanian organik berdasarkan pengalaman penelitian di manca negara dan menarik pelajaran untuk meningkatkan tingkat adopsi di Indonesia. Sumber literatur adalah hasil hasil penelitian terkait dengan adopsi pertanian organik baik di negara maju maupun berkembang. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa faktor penentu adopsi pertanian organik terdiri dari berbagai aspek, yaitu (1) tersedianya informasi dan pengetahuan, (2) motif ekonomi dan keuangan, (3) keterampilan teknis dan manajemen, (4) pertimbangan sosial, (5) kepedulian lingkungan, (6) lingkungan kelembagaan, dan (7) latar belakang sosial ekonomi dan demografi petani. Dengan demikian, untuk mendorong adopsi pertanian organik sejumlah aspek tersebut harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan program. Peran pemerintah sangat penting terutama untuk meyakinkan petani tentang manfaat pertanian organik, penyediaan informasi, maupun bantuan teknis bagi petani</p></jats:p
Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan
No full text<p><strong>English</strong><br />Food security remains as a fundamental problem in most countries along with population increase, purchasing power improvement, and climate change. To support national food security, it is necessary to implement it at the households’ level such as farming on backyard land (pekarangan) areas. This paper aims to review the potencies, policies and programs, as well as constraints related with use of backyard land in supporting food security at households’ level. Backyard land is potential for farming in order to supply family food needs, especially vegetables, to reduce household food expenditure, and to increase the household income. Some constrains are found in backyard farming, such as less intensive cultivation, not a core business, lack of specific technology, and less field workers’ of assistance. Support from various stakeholders is necessary in order to improve backyard farming.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Ketahanan pangan akan tetap menjadi permasalahan pokok di sebagian besar negara di dunia seiring dengan semakin besar jumlah penduduk, peningkatan daya beli dan dinamika iklim global. Upaya membangun ketahanan pangan keluarga, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pemanfaatan lahan pekarangan.Tulisan ini bertujuan untuk mengulas potensi, kebijakan dan program, serta kendala pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan, terutama di tingkat rumah tangga. Lahan pekarangan memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Sejumlah kendala terkait masalah sosial, budaya, dan ekonomi masih dijumpai dalam program pemanfaatan lahan pekarangan, diantaranya belum membudayanya budidaya pekarangan secara intensif, masih bersifat sambilan dan belum berorientasi pasar, kurang tersedianya teknologi budidaya spesifik pekarangan, serta proses pendampingan dari petugas yang belum memadai. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektoral dalam pemanfaatan lahan pekarangan sehingga mampu lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan.</p></jats:p
Pengembangan Padi Hibrida: Pengalaman dari Asia dan Prospek bagi Indonesia
No full text<p><strong>English</strong><br />Food security always occupies top government’s priority in national development due to its huge impact in terms of social, economy, and politics of the country. Regarding the strategic role of food, the policy on increasing food production and farmers' welfare constitute a crucial program, particularly in the Ministry of Agriculture. With the increased demand for food (rice) steadily as well as the rice production levelling off, the government seeks a technological breakthrough, such as hybrid rice introduction. This rice variety is expected to boost production significantly, although its role is still debatable. This paper aims to look at the potential and challenges of hybrid rice development in Indonesia as well as to describe the development in some countries as a comparative study. The result shows both theoretically and factually in some countries, the hybrid rice has a higher potential yield than non-hybrid rice as long as it meets the agronomic requirements. Nevertheless, the development of hybrids (mainly outside of China) still encounters a set of problems, i.e. unstable production, susceptibility to pests and diseases, expensive seed prices, low quality grain, and less-favored rice flavor. Specifically for Indonesia where the hybrid rice is still newly introduced, the hybrid rice development will require a well-planned, gradual, and socialization process. Mass program approaches in hybrid rice which is merely to capture the target oriented, tend to create an ineffectiveness both of output achievement and budget. Agro-ecosystem aspect and the characteristics of farmers in terms of social, economic and cultural sides become a key factor to accomplish the successful hybrid rice development in the future.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Ketahanan pangan selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional karena memiliki implikasi yang luas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dengan peran yang strategis tersebut kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani selalu menjadi agenda penting, terutama di Kementerian Pertanian. Dengan terus meningkatnya permintaan akan pangan (beras) serta kecenderungan terjadinya pelandaian produksi maka pemerintah berupaya melakukan sejumlah terobosan di antaranya dengan memperkenalkan padi hibrida. Varietas ini diharapkan mampu mendongkrak produksi beras secara nyata walaupun peran tersebut masih menimbulkan perdebatan. Paper ini bertujuan melihat potensi dan tantangan pengembangan padi hibrida di Indonesia sekaligus memaparkan kondisi pengembangan di beberapa negara sebagai studi perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara teori dan faktual di beberapa negara lain padi hibrida memiliki potensi hasil lebih tinggi dari inbrida asalkan memenuhi persyaratan agronomis. Namun demikian, pengembangan hibrida di luar negara Cina secara umum masih menghadapi sejumlah kendala di antaranya ketidakstabilitan produksi, kerentanan terhadap hama penyakit, harga benih yang mahal, kualitas gabah yang rendah, dan rasa nasi yang belum sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam konteks Indonesia, di mana padi hibrida masih menjadi komoditas yang relatif baru (inovasi), maka dalam pengembangan memerlukan tahapan-tahapan yang terencana dan proses sosialisasi yang matang. Massalisasi padi hibrida melalui program dan hanya berorientasi pada target realisasi menyebabkan ketidakefektifan baik dari sisi capaian output maupun anggaran. Kondisi agroekosistem serta karakteristik petani baik aspek sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pengembangan padi hibrida ke depan.</p></jats:p
