1,720,982 research outputs found
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau
No full textPreprint: Penelitian ini mengkaji tentang problematika demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menepatkan rakyat sebagai pemegang suara tunggal melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu diartikan sebagai suatu kegiatan yang dinilai sebagai wujud atau parameter suatu negara demokratis. Namun pelaksanaannya sarat akan masalah yaitu minimnya partisipasi penyandang disabilitas bahkan cenderung dimobilisasi dalam Pemilu 2019 di Provinsi Riau. Dengan menggunakan pendekatan teori demokrasi dan partisipasi politik serta metodologi kualitatif melalui analisis data interpretasi etik dan emik, maka penelitian ini menjelaskan partisipasi politik penyandang disabilitas tuna Grahita masih dibawah persentasi politik masyarakat riau yaitu 45% dan sebatas prosedural saja bahkan tidak independent. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme khusus untuk mereka berpartisipasi dalam memilih yang berimplikasi terhadap hak pilih yang terabaikan
KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
No full textStatus: Postprint pada jurnal Avicena
Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah sendiri seperti Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar, dimana adanya keinginan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih menuju pembangunan yang akuntabel di tingkat daerah. Hal ini mendorong penulis untuk melihat kendala dalam implementasi kebijakan publik mengenai kepentingan elit politik pemerintahan Tanah Datar dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tentang pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan publik termasuk Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar, ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah di tingkat elit politik. Diantaranya masalah yang ditimbulkan yaitu komunikasi yang tidak jalan antara eksekutif dan legislatif, lemahnya komitmen pemerintahan daerah dalam pengimplementasian perda, membutuhkan SDM yang lebih baik lagi, struktur birokrasi yang kurang baik dari komisi transparansi dan partisipasi sehingga komisi ini mudah digoyahkan dan di intervensi oleh pemerintah dan DPRD. Sedangkan berkaitan dengan kepentingan elit politik yaitu takutnya pemerintah daerah (Eksekutif) untuk diawasi dan takutnya DPRD (Legislatif) sebagian lahannya diambil oleh komisi transparansi dan partisipasi
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEKANBARU 2012-2017
No full textStatus: Postprint di Jurnal PUBLIKa Jilid 2 Terbitan April dan Oktober Halaman 48-58
The region authority to controlling the development planning contained in a regulations No. 25 of 2014 about the system of development planning. The regulation give an opportunity to the public to become involved in every process of development especially in the long-term process, medium-term although short-term. Medium-term development plan (RPJMD) become the important ones to every region especially Peknbaru city, because this formula was an elaboration of the vision and mission of regional head (Walikota) as well as executives products that directly related to the policies of city government development. As part of the process of formulating the development plan, the discussion of development planning (musrenbang) was the only step where the public get the chance to participate. Through a descriptive qualitative approach by the ethic data analysis and emic, concluded that the public participate in the discussion of development planning RPJMD of Pekanbaru city fully initiated by the government of Pekanbaru city, there was nothing mobilitation from the government to the public in musrenbang because the public voluntary attendance for the invitation, participation from the formal way and group and also there was nothing informal way, so this participation has not been effective because the public were not involved from the start in the formulations of the RPJMD, so that the public still seen as a subject in the development planning.
Key word: participation, social changes and development, RPJMD
Alexsander Yandra's Quick Files
No full textThe Quick Files feature was discontinued and it’s files were migrated into this Project on March 11, 2022. The file URL’s will still resolve properly, and the Quick Files logs are available in the Project’s Recent Activity
KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
No full textStatus: Postprint pada jurnal Avicena
Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah sendiri seperti Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar, dimana adanya keinginan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih menuju pembangunan yang akuntabel di tingkat daerah. Hal ini mendorong penulis untuk melihat kendala dalam implementasi kebijakan publik mengenai kepentingan elit politik pemerintahan Tanah Datar dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tentang pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan publik termasuk Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar, ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah di tingkat elit politik. Diantaranya masalah yang ditimbulkan yaitu komunikasi yang tidak jalan antara eksekutif dan legislatif, lemahnya komitmen pemerintahan daerah dalam pengimplementasian perda, membutuhkan SDM yang lebih baik lagi, struktur birokrasi yang kurang baik dari komisi transparansi dan partisipasi sehingga komisi ini mudah digoyahkan dan di intervensi oleh pemerintah dan DPRD. Sedangkan berkaitan dengan kepentingan elit politik yaitu takutnya pemerintah daerah (Eksekutif) untuk diawasi dan takutnya DPRD (Legislatif) sebagian lahannya diambil oleh komisi transparansi dan partisipasi
POLITIK ETNISITAS DALAM PEMILU KADA (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat)
No full textKekisruhan Pemilu Kada tahun 2010 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman yang menimbulkan persaingan antar kandidat serta menguatnya sentimen keetnisan dan kedaerahan antara etnis Minang dan Mandahiling Batak. Hal ini terbukti adanya kelompok tertentu (Tim Sukses) yang menjadikan primordial sebagai basis kekuatan massa yang secara emosional lebih kuat dan terjaga hak pilihnya. Wacanya etnis yang secara oposisional seperti “aku-kamu”, “kami dan mereka” dari tim sukses menimbulkan antagonisme dalam interaksi antar etnis Minang dan Mandahiling khususnya dalam tahapan Pemilu Kada (electoral proces). Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas etnis, implementasi politik etnis, Rasisme dan etnis dalam aspek politik identitas, pendekatan teoritis dalam melihat etnisitas dan pemilihan kepala daerah. Tipe penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan Pemilu Kada di Pasaman menjadikan etnis sebagai basis penentuan pasangan kandidat menyebabkan keterpecahan etnis Mandailing dan Minang dalam memberikan dukungan politik memudahkan untuk dimobilisasi, gerakan politik etnisitas menjadi daya dorong dalam mempengaruhi masyarakat serta berbagai bentuk atribut etnis dan bahasa rasial menjadi intrumen kampanye yang menimbulkan kekisruhan. Munculnya politik etnis karena pembangunan yang tidak strategis, ketimpangan struktur birokrasi, penggunaan identitas kultural yang terlalu menonjol dalam berbagai bidang sehingga menimbulkan sentimen dari kelompok yang merasa tidak diberdayakan serta menjadi pemicu menguatnya sentimen keetnisan
Politik Recalling dalam Parlement Riau 2014-2019
No full textThe Interim Replacement between the time (PAW) mechanism of six legislators of Riau at 2014-2016 period through the long mechanism and give rise to polemics both at the elite level and on the society. Strating from the proposal for dismissal by the regional council (DPD) of political parties, approval at the meeting of DPRD, verification of the KPUD of Riau Provinces, the letter proposal that then forwarded to the Minister for issued official announcement of PAW. Delays in the Minister’s decree related determination replacement PAW of the six legislators Riau who participate in 2015 election implication for the vacancy delegation in constituency of the six legislators who resigned. This is administratively highly influential DPRD of Riau in decision making and for the local elections also will impact to reduced their delegations in government. This research used the turnover between the time (PAW) concept and theory of political delegation institutions. This research type is descriptive with qualitative approach, the data collection technique used depth interviews and documentations.
The results showed that the mechanism of the six legislators Riau PAW 2014-2019 period after the enactment into regional head candidates in the elections of December 2015 the dynamics of the level of Parliament and political parties Bearers and take quite long. That condition has implications for vacancies in representative institutions (parliament) Riau province where administratively is not full members of Parliament in decisionmaking so that the delay in setting the budget Riau in 2016
POLITIK ETNISITAS DALAM PEMILU KADA (Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati di Pasaman Provinsi Sumatera Barat)
No full textKekisruhan Pemilu Kada tahun 2010 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman yang menimbulkan persaingan antar kandidat serta menguatnya sentimen keetnisan dan kedaerahan antara etnis Minang dan Mandahiling Batak. Hal ini terbukti adanya kelompok tertentu (Tim Sukses) yang menjadikan primordial sebagai basis kekuatan massa yang secara emosional lebih kuat dan terjaga hak pilihnya. Wacanya etnis yang secara oposisional seperti “aku-kamu”, “kami dan mereka” dari tim sukses menimbulkan antagonisme dalam interaksi antar etnis Minang dan Mandahiling khususnya dalam tahapan Pemilu Kada (electoral proces). Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas etnis, implementasi politik etnis, Rasisme dan etnis dalam aspek politik identitas, pendekatan teoritis dalam melihat etnisitas dan pemilihan kepala daerah. Tipe penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan Pemilu Kada di Pasaman menjadikan etnis sebagai basis penentuan pasangan kandidat menyebabkan keterpecahan etnis Mandailing dan Minang dalam memberikan dukungan politik memudahkan untuk dimobilisasi, gerakan politik etnisitas menjadi daya dorong dalam mempengaruhi masyarakat serta berbagai bentuk atribut etnis dan bahasa rasial menjadi intrumen kampanye yang menimbulkan kekisruhan. Munculnya politik etnis karena pembangunan yang tidak strategis, ketimpangan struktur birokrasi, penggunaan identitas kultural yang terlalu menonjol dalam berbagai bidang sehingga menimbulkan sentimen dari kelompok yang merasa tidak diberdayakan serta menjadi pemicu menguatnya sentimen keetnisan
THE STUDY OF ILLOCUTIONARY ACT: THE CONTROVERSIAL “PRIBUMI” ANIES BASWEDAN’S SPEECH
No full textAfter the campaign, the candidates had chosen did the programs for Jakarta as a place where they want to be. Anies Baswedan got believes from society so they are won the voters. The objective of this study is to reveal what Anies’s purpose in his speech. This study helps politician and linguist to understand and know about the meaning of Anies Baswedaan’s speech. In this study,the researcher talks about the controversial Anies’s speech which said “Pribumi” to Indonesian. Why Anies’s speech becomes a controversial on youtube?? Because half of netizens disagree to Anies statement and they said in youtube’s column comment. But half of the netizen don’t care about Anies’s speech calls Indonesian “pribumi”, there is no problem for them. This study applies qualitative research method approach. The data taken from YouTube as a main data collection. The data consists of Anies speech campaign video with 22 minutes duration, but researcher only takes in the duration 4.48 minutes. When writer analyzing the data, Researcher uses Speech Act Theory, which is proposed by John Searle.
The end of this study, the researcher found that Anies mostly use representative speech act in his campaign speech. Since the representative speech act deals with the speaker’s belief, Anies believes there must be some improvements for Jakarta by using representatives act in his speech
THE STUDY OF ILLOCUTIONARY ACT: THE CONTROVERSIAL “PRIBUMI” ANIES BASWEDAN’S SPEECH
No full textAfter the campaign, the candidates had chosen did the programs for Jakarta as a place where they want to be. Anies Baswedan got believes from society so they are won the voters. The objective of this study is to reveal what Anies’s purpose in his speech. This study helps politician and linguist to understand and know about the meaning of Anies Baswedaan’s speech. In this study,the researcher talks about the controversial Anies’s speech which said “Pribumi” to Indonesian. Why Anies’s speech becomes a controversial on youtube?? Because half of netizens disagree to Anies statement and they said in youtube’s column comment. But half of the netizen don’t care about Anies’s speech calls Indonesian “pribumi”, there is no problem for them. This study applies qualitative research method approach. The data taken from YouTube as a main data collection. The data consists of Anies speech campaign video with 22 minutes duration, but researcher only takes in the duration 4.48 minutes. When writer analyzing the data, Researcher uses Speech Act Theory, which is proposed by John Searle.
The end of this study, the researcher found that Anies mostly use representative speech act in his campaign speech. Since the representative speech act deals with the speaker’s belief, Anies believes there must be some improvements for Jakarta by using representatives act in his speech
- …
