JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
PROSES MIGRASI DAN KEHIDUPAN BUDAYA ETNIS DAYAK DI KOTA PONTIANAK
Get PDFMigrasi yang dilakukan oleh etnis Dayak memilili tujuan yang bervariasi, namun sebagian besar karena alasan ekonomi dan pendidikan. Kota Pontianak merupakan salah satu tujuan utama etnis Dayak dalam melakukan migrasi, dari proses ini selanjutnya terjadi proses interaksi sosial mereka dengan penduduk Kota Pontianak. Interaksi terhadap lingkungan baru membuahkan adaptasi lingkungan dan kehidupan, hal ini adalah yang tidak dapat dihindari apa bila mendiami satu tempat yang baru. Keberhasilan dari adaptasi budaya adalah akulturasi budaya. Kebanyakan etnis Dayak yang ada di kota Pontianak melakukan banyak pembauran budaya, tak heran orang Dayak di kota Pontianak berlogat Melayu dan ada juga yang bisa berbahasa Tionghua tergantung di mana lokasi tempat tinggal mereka. Walaupun demikian etnis Dayak di kota Pontianak juga masih mempertahankan nilai-nilai dari daerah mereka masing-masing. Semuanya itu dapat dilihat dari banyaknya perkumpulan sub etnis Dayak di kota Pontianak. Adaptasi sosial itu berlanjut dengan akulturasi yaitu menciptakan budaya yang baru dan sebagai sarana penerimaan antara etnis satu dengan etnis yang lainnya. Permasalahan etnis yang kerap terjadi bisa diminimalisir melalui akulturasi budaya. Penerimaan budaya yang satu dengan budaya yang lain menciptakan satu kebiasaan unik yang diharapkan dapat menjadi perekat sehingga konflik menjadi lenyap dan terciptalah sebuah kedamaian antar etnis yang toleran. Pendidikan memainkan peranan besar dalam menciptakan satu keharmonisan, karena lewat pendidikan budaya etnis Dayak dapat diterima. Nilai-nilai adat dan budaya yang ada dalam salah satu etnis dapat di ketahui oleh etnis yang lain sehingga menghilangkan rasa kecurigaan
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Pinoh Utara”. Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi, yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori George Edward III. Berdasarkan hasil penelitin diketahui bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut belum berjaan dengan optimal. Adapun hambatan yang mempengaruhi belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Pinoh Utara sebagai bagian dari penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Melawi meiputi beberapa factor diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan identifikasi dan analisis yang dilakukan bahwa faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Pinoh Utara yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah tingkat Kebupaten, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan ketersdiaan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2018 DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui data sekunder dan wawancara secara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal dan dokumen dari istansi terkait, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yaitu, Camat Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat, Komisi Pemilihan Umum, rigur perempuan yang terlibat didalam pemilihan Walikota pada tahun 2013, politisi partai, pihak akademisi. Pendekatan penelitian menggunakan penggolongan partisipasi politik klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi politik yang didasarkan pada 9 dasar kategori yaitu 1) berdasarkan derajat kesukarelaan; 2) cara keterlibatan; 3) tahap dalam proses pembangunan terencana; 4) tingkatan organisasi; 5) intensitas dan frekuensi kegiatan; 6) lingkup liputan kegiatan; 7) efektifitas; 8) pelaku-pelaku yang terlibat; 9) perbedaan tujuan dan gaya partisipasi sebagaigamana menurut Dusseldorp (dalam Slamet, 2003:10-21). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa pendekatan yaitu: 1) Lingkup Liputan Kegiatan. Pendekatan ini yang paling mempengaruhi pada model perilaku pemilih perempuan yang memilih dari sisi lingkungan sekitar; 2) Derajat Kesukarelaan. Dari sisi kesukarelaan, pemilih perempuan tidak melihat lagi melalui partai mana yang menjadi kendaraan kandidat menuju kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya; 3) Efektifitas. Pendekatan ini paling sering disoroti peneliti. Adanya rasa kecewa terhadap masing-masing kandidat yang mengakibatkan pemilih untuk memilih karena untung rugi
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEMPAWAH
No full textTujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan terhadap kinerja di Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dengan mengambil sampel Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah sebanyak 92 pegawai. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel kesempurnaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil uji F menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, seinergi, pelayanan, dan kesempurnaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Artinya semakin baik faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan maka kinerja pegawai pada Kantor KPP Pratama Mempawah semakin meningkat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda, faktor integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor KPP Pratama Mempawah sebesar 83,7% dan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan di dalam penelitian
PENGELOLAAN KONFLIK POLITIK DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA (Studi Kasus Konflik Perubahan Desa Arang Limbung Menjadi Kelurahan)
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi pada pengelolaan konflik politik di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,dimana konflik yang terjadi akibat adanya kelompok yang pro dan kontra atas perubahan status Desa Arang Limbung untuk menjadi kecamatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasikan dan menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang terkait konflik politik yang terjadi di Desa Arang Limbung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah masih ditemukan permasalahan berupa konflik politik di Desa Arang Limbung dari berbagai kepentingan sekelompok orang yang pro dan kontra untuk perubahan status Desa Arang Limbung menjadi Kecamatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik termasuk juga permasalahan konflik politik yang ada di Desa Arang Limbung melalui solusi yang terbaik agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan tentram di Desa Arang Limbung
EFEKTIFITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang efektifnya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sudah cukup baik namun belum berjalan efektif. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi lapangan dalam pelaksanaan pelayanan IMB, Hal ini telah diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi/sosialisasi dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan pelayanan IMB melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahwa pelayanan IMB masih dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda sehingga belum menerapkan prinsip PTSP. Indikator kedua Integrasi/sosialiasasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa bentuk integrasi/sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas hanya pada pelayanan IMB Pemutihan. Indikator ketiga adalah Adaptasi Pemberi dan Penerima Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa masih kurangnya jumlah pelaksana teknis yang memberikan pelayanan IM
KINERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP) DALAM PEMBUATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PERAWAT DI KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini berjudul: Kinerja Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Dalam Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi dan Organisasi PPNI dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi Perawat di Kota Pontianak. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Ketua MTKP, Organisasi PPNI/pengurus PPNI, Sekretaris MTKP, Staf MTKP, Perawat yang ada di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja majelis tenaga kesehatan provinsi dalam pembuatan STR Kota Pontianak baik dilihat dari aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi, kebijakan pengelolaan maupun sarana dan prasarana belum terlaksana secara maksimal. Bentuk struktur organisasi suatu kantor belum dapat menggambarkan sistem kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain didalam suatu organisasi yang dapat menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab di setiap bidang dan orang yang terlibat didalamnya. Kebijakan Pengelolan yaitu belum dapat sepenuhnya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien jadi regulasi yang baru terkait penerbitan STR, menunggu Konsil Keperawatan terbentuk. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan pembuatan STR. Karena berdasarkan penilaian kinerja staf, adanya keterbatasan jumlah staf MTKP, sehingga rendahnya rasa tanggung jawab, perawat, dokter, ataupun farmasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KETAPANG
No full textTujuan penelitian ini adalah mengetahui deskripsi mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun kepariwisataan daerah disekitar ODTW karena dengan menjadikan masyarakat sebagai basis pembangunan berarti pula bertujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pengembangan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang. Penelitian mengenai kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian sesuai dengan apa adanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai program yang mendapat tingkat pencapaian kinerja yang cukup baik atau dapat terrialisasi dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yaitu : a) Kegiatan pelayanan kesejahteraan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang b) Kegiatan pengembangan barang dan jasa kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. c) Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembangunan pariwisata. d) Kegiatan pelayanan publik kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. e) Kegiatan pelaksanaan Pameran Budaya di Jakarta. f) Kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya meliputi lomba tari daerah Dayak dan Melayu, Gelar Seni Budaya MABM serta kunjungan Melayu Serumpun g) Kegiatan pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata meliputi pengadaan buku panduan wisata, CD interaktif pariwisata, pembuatan media cetak, pembuatan kalender wisata dan pembuatan profil wisata. h) Kegiatan pelaksanaan pengembangan penataan kawasan pariwisata meliputi penataan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. i) Kegiatan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penggerak pariwisata meliputi pelatihan pelayanan prima, standarisasi klasifikasi hotel dan restoran, seminar budaya serta kampanye sadar wisata dan sapta pesona. faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ketapang antara lain : a. Belum adanya juklak pengelolaan obyek wisata serta Peraturan Daerah tentang retribusi masuk lokasi obyek wisata b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang. c. Kurang optimalnya pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak pelaksana dalam usaha pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Ketapang belum memaksimalkan hasil kinerjanya. d. Kurangnya pihak swasta yang dilibatkan sebagai pengelola obyek-obyek wisata yang sangat potensial di Kabupaten Ketapan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK SAAT DARURAT BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPenelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah manggambarkan dan menganalisis proses pengorganisasian, interpertasi dan aplikasi dalam implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Logistik Saat Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff Bidang kedaruratan logistik, Team Reaksi Cepat (TRC), dan Penjaga Gudang dan pengurus Gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan pendistribusian bantuan logistik saat darurat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari tahap pengorganisasian atau kelembagaan menunjukkan bahwa sudah jelas, artinya pelaksanaannya secara umum sudah mengikuti aturan yang ada dalam pedoman umum maupun petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis). Tahap interpretasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih rendah, dimana tahapan penjabaran kebijakan masih bersifat abstrak atau lebih bersifat teknis operasional. Tahap aplikasi belum sepenuhnya diterapkan, kerena kebijakan yang dilaksanakan masih belum mencapai keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban bencana, terlambatnya penyaluran bantuan logistik terhadap penanggulangan darurat bencana dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendistribusian bantuan logistik
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBURAYA DALAM MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIKBAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018 DI SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA
No full textPenelitian ini bertujuan mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sungai Raya pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis Penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian pada peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Sungai Raya menunjukkan bahwa, partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya 2018 secara umum meningkat sebesar 72 persen. Ada beberapa factor yang perlu mendapatkan perhatian diantara pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan hanya pada saat menjelang Pemilu atau Pilkada dan tidak dilaksanakan secara rutin. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pendidikan politik pemilih pemula dan masyarakat mengalami kendala seperti keterbatasan anggaran. Selanjutnya, rentang kendali geografis wilayah Kabupaten Kubu Raya cukup luas, sedangkan jumlah personil pelaksana pendidikan politik dari KPU Kabupaten Kubu Raya terbatas, sehingga menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau. Pendidikan politik kepada pemilih pemula yang hanya dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum, menyebabkan dari segi waktu dan biaya menjadi tidak efektif dan efesien karena tidak mampu menyelesaikannya sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan