Jurnal LPPM Universitas Samawa
Not a member yet
1412 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL
Full text linkAktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah merkuri yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku usaha gelondongan emas terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan, serta menelaah peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, menyusun kebijakan di tingkat desa, bekerja sama dengan berbagai instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah merkuri. Meskipun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SUMBAWA BESAR
Full text linkAsimilasi adalah program yang diberikan kepada narapidana dan anak didik dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat dengan cara narapidana menjalankan setengah dari masa pidananya di luar lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 semua narapidana dan anak didik berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan catatan memenuhi semua aspek persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan asimilasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang cara pemberian asimilasi dengan mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali ditemukan berbagai tantangan seperti izin asimilasi yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada wilayah kerja BKPH Batulanteh Kabupaten Sumbawa, serta kontribusinya dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan hutan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa umumnya terjadi di luar kawasan hutan lindung dan disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi area pertambangan serta perluasan lahan pertanian masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan hutan lindung pada wilayah kerja BKPH relatif stabil, namun BKPH memiliki keterbatasan kewenangan terhadap pengelolaan lahan masyarakat, sehingga upaya yang dapat dilakukan lebih bersifat imbauan, khususnya terkait pencegahan pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Upaya penanggulangan kerusakan hutan dilakukan melalui berbagai program, seperti pembagian bibit gratis, program hutan hijau, penguatan Koperasi Tani Hutan (KTH), Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), serta Pengelolaan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keterbatasan anggaran lembaga. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara BKPH dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan serta pengurangan tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA DESA)
Full text linkTanah merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi manusia, dan penguasaan serta pengelolaannya diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pemalsuan dokumen alas hak dalam pendaftaran tanah oleh Kepala Desa masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen alas hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara kedua undang-undang, terutama dalam sanksi dan pengaturan dokumen elektronik. Pemalsuan dokumen oleh Kepala Desa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan sanksi yang tegas untuk mencegah pemalsuan serta menjaga integritas pejabat publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap Kepala Desa dan menerapkan sanksi etik yang lebih ketat dalam kasus pemalsuan dokumen tanah
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Full text linkTindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana pencurian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menelaah perbedaan pendekatan hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara definisi dasar pencurian tidak banyak berubah, namun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pengaturan, tujuan pemidanaan, serta penerapan hukum yang lebih kontekstual pada KUHP baru. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia saat ini
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Full text linkPenelitian ini membahas pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan perbedaan antara kedua undang-undang tersebut dalam menangani tindak pidana pemalsuan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama masih terbatas pada bentuk pemalsuan fisik dan belum mengatur pemalsuan digital serta keterlibatan korporasi. Sementara itu, KUHP baru mencakup pemalsuan dalam bentuk elektronik, memperluas subjek hukum pidana termasuk korporasi, dan menekankan pendekatan keadilan restoratif. Reformasi ini mencerminkan kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta tantangan hukum di era digital
ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TELAGA KECAMATAN LENANGGUAR
Full text linkPenelitian ini menganalisis kinerja perangkat Desa Telaga, Kecamatan Lenangguar, yang dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan publik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja perangkat desa masih rendah pada tiga indikator utama: (1) Produktivitas, ditandai dengan rendahnya disiplin waktu (datang terlambat dan pulang sebelum waktunya); (2) Kualitas Layanan, yang terkendala oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta minimnya fasilitas komputer dan internet; dan (3) Responsivitas, di mana penanganan keluhan masyarakat cenderung lambat. Faktor penghambat utama adalah kapasitas SDM yang belum melek teknologi dan lemahnya pengawasan internal. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem absensi yang ketat, pelatihan administrasi digital, dan pemenuhan fasilitas dasar kantor desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS 3R DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA
Full text linkPeningkatan timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumbawa belum diimbangi dengan penerapan pengelolaan sampah yang berorientasi pada prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R). Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah masih bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan akhir, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R, namun tingkat keterlibatannya di tingkat rumah tangga belum diketahui secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R serta tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert, observasi lapangan, dan wawancara. Responden penelitian berjumlah 320 rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Unter Iwes. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan secara kualitatif untuk menggambarkan praktik pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R belum berjalan optimal, terutama pada aspek pemilahan dan pengolahan sampah di sumber. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang, dengan keterlibatan yang lebih tinggi pada kegiatan pembuangan sampah dibandingkan kegiatan pengurangan dan daur ulang. Temuan ini signifikan sebagai dasar perumusan strategi peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R melalui penguatan partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan di tingkat lokal
PENGARUH FREKUENSI PEMUPUKAN TERHADAP PERTUMBUHAN RUMPUT MOMBACA
Full text linkRumput mombaca (Panicum maximum var mombaca) adalah salah satu kultivar dari Rumput Benggala, Rumput mombaca merupakan salah satu rumput unggul asal Afrika tropika yang sudah cukup lama beradaptasi dan dibudidayakan di Indonesia, rumput mombaca memiliki produktivitas tinggi dan nilai kandungan gizi yang cukup tinggi untuk ternak ruminansia, Rumput mombaca ditaman menggunakan anakan 10cm secara serempak.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemupukan menggunakan pupuk urea terhadap pertumbuhan rumput mombaca. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2025 dan berakhir pada bulan Mei 2025 yang bertempat di lokasi persawahan di Desa Songkar, Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 kelompok, perlakuan P0 pemupukan satu kali (112,5 g/bedeng 3,75g/tanaman), P1 pemupukan dua kali (112,5 g/bedeng 3,75 g/tanaman), P2 pemupukan dilakukan tiga kali (112,5 g/bedeng 3,75 g/tanaman), P3 pemupukan dilakukan empat kali (112,5g/bedeng 3,75g/tanaman). Data hasil penelitian dengan menggunakan analisis varian (ANOVA), parameter penelitian adalah tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, diameter batang, dan jumlah tunas rumput mombaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan rumput mombaca pada semua perlakuan dan kelompok tidak berbeda nyata (P>0,05)
INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PRAKTIK PEMBUATAN KOMIK EDUKASI INTERAKTIF UNTUK PEMBELAJARAN IPA MATERI AIR DAN LINGKUNGAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi AI dalam praktik pembuatan komik edukasi interaktif sebagai media pembelajaran IPA pada materi air dan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan September-November 2025 di Sumbawa Besar. Alat dan bahan yaitu laptop/HP dengan akses internet, platform AI, AI teks (untuk cerita dan dialog), AI gambar (untuk ilustrasi komik), Aplikasi penyusun komik/dokumen (Canva, PowerPoint, PDF editor), modul materi IPA: Air dan Lingkungan. Subjek penelitian adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran IPA, yang terlibat secara aktif dalam praktik pembuatan komik edukasi berbasis AI melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, penilaian produk komik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI mampu meningkatkan kualitas media pembelajaran yang dihasilkan, ditinjau dari aspek visual, kebahasaan, dan interaktivitas. Peserta didik menunjukkan keterlibatan dan motivasi belajar yang tinggi, serta peningkatan pemahaman konsep pada materi air dan lingkungan. Pemanfaatan AI dalam praktik pembuatan komik edukasi interaktif berpotensi menjadi strategi pembelajaran IPA yang efektif dan relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan modern