Jurnal Balitbanghub
Not a member yet
66 research outputs found
Sort by
Pengembangan Dermaga Pelabuhan Karimun Jawa Untuk Mendukung Kegiatan Pariwisata
Full text linkKarimun Jawa memiliki luas 111.625 Ha meliputi 27 pulau, sejak tanggal 15 Maret 2001, Karimun Jawa ditetapkan oleh Pemerintah Jepara sebagai Taman Nasional. Berlayar menuju Karimun Jawa terkadang tertahan karena cuaca yang kadang tidak bersahabat, cuaca buruk, dan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala bagi wisatawan yang akan berkunjung. Sulitnya akses dan mahalnya ongkos ke Karimun Jawa juga menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan belum optimal hingga saat ini, sehingga dibutuhkan penelitianpengembangan dermaga yang ideal dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan kegiatan pariwisata di Pelabuhan Karimun Jawa, data eksisting meliputi data dermaga Pelabuhan Karimun Jawa yang dianalisis dengan metode Berth Occupancy Ratio (BOR). Berdasarkan hasil perhitungan analisis Berth Occupancy Ratio (BOR) di Dermaga Legon Bajak sebesar 85,63%, artinya BOR diatas 70%, hal ini disebabkan berthing time-nya tinggi karena kapal harus menginap di dermaga untuk penyesuaian cuaca yang terkadang ombak mencapai 3 meter, dan pelabuhan pangkalan untuk juga berada di Karimun Jawa. Pengembangan Dermaga Legon Bajak dalam rencana jangka pendek belum diperlukan perluasan dermaga, namun diperlukan pengaturan sandar kapal. Berth Occupancy Ratio (BOR) di Dermaga Perintis sebesar 23,98%, artinya BOR dibawah 70%, sehingga tidak perlu perluasan dermaga, karena masih dibawah standar normal. Hal ini disebabkan masih sedikitnya volume kapal yang sandar di Dermaga Perintis
Potensi Pengembangan Pelabuhan Tarakan Untuk Konsolidasi Barang Bagi Wilayah Kalimantan Utara Dan Sekitarnya
Full text linkarang antar pulau-pulau kecil di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh general cargo, sedangkan untuk rute antar pelabuhan utama saat ini muali mengarah ke container cargo. Ini terjadi karena petikemas lebih efisien dan dapat menjaminan keamanan barang. Keunggulan tersebut perlu didukung sistem pengangkutan yang terencana agar konsolidasi barang di pelabuhan karena dampak positif yang ditimbulkan antara lain shipper akan memperoleh tarif yang rendah, dan shipping line memperoleh jaminan ketersediaan barang. Pelabuhan Tarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV akan dikembangkan menjadi pelabuhan tempat alih moda yang berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik. Pengembangan ini mengakibatkan pelabuhan Tarakan berpotensi menjadi pelabuhan konsolidasi muatan (container dan general cargo). Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan opini responden utuk dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis IPA (Importance Performance Analysis). Dalam analisis ditemukenali 28 variabel yang terbagi kedalam 3 atribut pelayanan yakni sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Hasil analisi menunjukkan bahwa terdapat gap yang perlu perbaikan terhadap ketiga atribut tersebut. Perlu perhatian manajemen/pimpinan Pelabuhan Tarakan untuk mempersiapkan seluruh jajarannya, meningkatkan kapasitas dan kinerja fasilitas serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu menghadapi persaingan dan dapat menekan biaya logistik yang di Indonesia masih termasuk tinggi
Kebutuhan Tenaga Marine Inspector Dikaitkan Dengan Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Benoa Bali
Full text linkBerdasarkan perhitungan bahwa jumlah tenaga kesyabandaran/marine inspector yang harus tersedia pada kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013, untuk mengantisipasi 1.095 kunjungan kapal adalah sebanyak 9 orang. Padahal berdasarkan data yang ada di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013 telah tersedia tenaga Kesyanbandaran/Marine Inspector sebanyak 8 orang, sehingga diperlukan penambahan 1 orang. Kebutuhan tenaga kesyahbandaran/marine inspector pada tahun 2018 dengan asumsi pertumbuhan kunjungan kapal rata-rata naik 5 % pertahun, maka jumlah tenaga kesyabandaran/marine inspector pada tahun 2018 diperlukan penambahan sebanyak 2 orang. Sehingga pada tahun 2018 jumlah tenaga kesyahbandaran/marine inspector yang harus ada sebanyak 10 orang, sedangkan pada tahun 2013 jumlah tenaga kesyahbandaran/marine inspector yang tersedia 8 orang. Jadi perlu dilakukan penambahan tenaga kesyahbandaran/marine inspector sebanyak 2 orang
Pengaruh Pelayanan Kapal dan Barang Terhadap Kinerja Produktivitas Bongkar Muat Pelabuhan Sunda Kelapa
Full text linkSalah satu keberhasilan peningkatan pelayanan kapal adalah adanya perbaikan terhadap kinerja pelabuhan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Permasalahan pokok dalam pelayanan jasa transportasi laut di Sunda Kelapa adalah kurang efisien dan efektif dalam penyelenggaraannya yang berakibat pada lemahnya daya saing pelabuhan pada tataran nasional khususnya bagi pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini tercermin pada perolehan muatan yang dapat ditangani sebesar ± 3,4 % dari total muatan yang diangkut oleh pelayaran nasional. Kecilnya pangsa muatan ini tentu erat kaitannya dengan produktivitas bongkar muat barang di pelabuhan yang tampaknya belum signifikan oleh karena produktivitas bongkar muat kapal (TSHP) menurun akibat menurunnya kepercayaan pemilik barang yang ditandai dengan mulai beralih pengangkutannya ke jenis kapal konvensional lain. Disamping itu, ship output (TSHP) sebagai indikator produktivitas kapal menunjukkan angka yang kurang baik oleh karena masih banyaknya waktu yang tidak produktif. Hal ini ditunjukkan bahwa TSHP yang pada tahun 2000 sudah tinggi, namun setelah itu cenderung menurun. Demikian pula jam menganggur di pelabuhan sangat besar jika dibandingkan dengan jam efektifnya, dan berdampak pada produktivitas kapal tidak linier dengan kunjungan kapal yang relatif cukup banyak
Pengaruh Diklat, Pengetahuan, Pengambilan Keputusan, Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Penegak Hukum Laut
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, pengambilan keputusan, dan komitmen organisasional terhadap kinerja penegak hukum laut pada Satuan Tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif model analisis Jalur, dengan menempuh empat tahap, yaitu survei, disain kausalitas, validasi dan reliabiltas, dan pengujian hipotesis. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, dilakukan sebanyak 2 tahap, sebelum diberikan tindakan (uji coba) dan sesudah diberi tindakan, dengan menggunakan sampel penelitian 108 pegawai. Pengumpulan data diolah dan dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial (uji hipotesis dengan analisis jalur). Hasil penelitian membuktikan variasi yang terjadi pada kinerja penegak hukum laut yang dikoordinasikan Bakorkamla DKI Jakarta, dipengaruhi positif secara langsung oleh variasi pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, pengambilan keputusan dan komitmen organisasional
Kinerja Pelayanan Kapal dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tilamuta Gorontalo
Full text linkPelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan).Pelabuhan Tilamuta berada di kawasan Teluk Tomini Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, tengah dikembangkan dan dibangun sejak tahun 2012 secara resmi menjadi pelabuhan yang rutin disinggahi oleh kapal barang. Saat ini dermaga pelabuhan Tilamuta yang memiliki panjang 60 meter hanya dapat disandari oleh satu buah kapal, sehingga jika ada kapal yang sedang bongkar muat di dermaga, maka kapal lain harus berlabuh di area kolam labuh untuk menunggu bongkar muat kapal.Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan model formula kinerja pelabuhan. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan lapangan dengan melakukan pemindahan muara sungai maka ada kemungkinan telah reklamasi, lokasi tersebut bisa dilakukan lapangan penumpukan peti kemas dimasa mendatang
Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia
Full text linkLegislasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 menandai era baru penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia.Penyelenggaraan pelabuhan yang diusahakan secara komersial mengalami perubahan dari service port menjadi landlord port. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien. Otoritas pelabuhan menjadi regulator yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan badan usaha pelabuhan menjalankan fungsi pengusahaan di pelabuhan.Enam tahun pasca legislasi ini, kinerja pelabuhan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara inheren, tata kelola pelabuhan bersifat kompleks karena melibatkan isu yang lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan dirijen menjadi syarat wajib untuk mengarahkan dan mengendalikan orkestra yang diungkit oleh visi kolektif untuk mewujudkan sistem pelabuhan yang berdaya saing, efisien dan responsif. Selain itu, perubahan lingkungan eksternal yang dinamis mensyaratkan perlunya struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif untuk merespon perubahan, serta didukung oleh penerapan balanced scorecard sebagai strategi untuk menginterasikan berbagai interaksi dalam suatu kesatuan sistem manajemen
Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari
Full text linkPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
